Angka Kemiskinan Menurun Pada Era Jokowi

Angka Kemiskinan Menurun Pada Era Jokowi
Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,  menjadi isu strategis  sebagai mainstream pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna  lebih meningkatkan daya saing  menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Kemakmuran yang berkeadilan  sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia ke depan. Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran  dan pemerataan pembangunan infrastruktur,  khususnya konektivitas antar wilayah.

Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat masih terdapat  sekitar 10,7 % penduduk yang berada di bawah kemiskinan, dan sekitar 5,6% yang menganggur dan nyaris miskin. Ketimpangan pembangunan  antar wilayah, khususnya wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau terluar Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri.

Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur Indonesia dan  ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali), dengan kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Ketimpangan regional antar wilayah secara sederhana dapat dicermati dari data  yang dilansir  BPS, yang  menunjukkan PDRB Jawa dan Bali, misalnya, mencapai 58,87 persen,  PDRB Sumatera (23,77 persen), dan PDRB Kalimantan (9,30 persen). Jumlah tersebut berbeda jauh bila dibandingkan dengan PDRB di kawasan timur Indonesia. Adapun PDRB Sulawesi 4,74 persen, Papua dan Papua Barat (1,80 persen), Nusa Tenggara (1,26 persen), serta Maluku dan Maluku Utara (0,27 persen).

Isu pemerataan pembangunan menjadi suatu keniscayaan bila kita cermati komparasinya dengan perkembangan kawasan regional, melalui  peringkat indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI),  yang dirilis World Economic Forum (WEF)tahun 2017.

Secara umum, WEF melihat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Dari 79 negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-22 indeks pemerataan pembangunan, di bawah Thailand dan Malaysia, yang masing-masing menempati posisi 12 dan 16.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah,  sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah.

Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang  berkonstribusi terhadap pertumbuan ekonomi.

Merujuk pada  publikasi World Development Report (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Studi dari World Bank (1994) juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan.

Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industrilokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah  merupakan bentuk dari ‘Regional Growth Strategy’, utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam   meningkatkan produktivitas dan daya saing.

No comments

Powered by Blogger.