Pernyataan Yenny Wahid Soal Partai Yang Sering Terlibat Isu Sara



Putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menyatakan sejumlah partai yang pernah memainkan isu SARA untuk menjerat lawan politiknya baik di Pilpres maupun Pilkada harus bertanggung jawab.
Di antara banyaknya partai yang diduga kerap memakai isu SARA, Yenny Wahid menyebut di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.
Pernyataan Yenny Wahid itu disampaikan di acara diskusi Mata Najwa, Rabu (15/8/2018), yang dihadiri oleh Ferdinand Hutahaean dari Partai Demokrat, Suhud Alynudin dari PKS, Romahurmuzy dari PPP, serta Yenny Wahid sendiri dari Wahid Institute.
Awalnya, Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin menjelaskan alasan rasional partainya, dan juga partai lain, mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Banyaknya permasalahan negara, jelas Suhud Alynudin, menjadi hal substansial yang harus dibicarakan dan dituntaskan dalam Pilpres 2019 ini.
Oleh sebab itu, ia mengimbau banyak pihak untuk mengadu gagasan pada Pilpres 2019 ini, bukan menyebarkan isu SARA atau melakukan intimidasi pada lawan politik.
"Pak Prabowo dan Mas Sandi ini kompromi maksimal dari partai-partai. Karena kita melihat persoalan yang dihadapi bangsa ini sangat berat ya, terutama masalah ekonomi. Dan kita melihat bahwa jawaban itu ada pada Pak Prabowo dan Mas Sandi," ujar Suhud Alynudin.
"Kita melihat ekonomi yang stak di angka 5 persen pertumbuhan, kemudian pengangguran yang meluap, utang makin meroket, saya kira ini yang akan menjadi persoalan kita," sambungnya.
"Dan kita berharap debatnya nanti itu tidak lagi soal-soal masalah SARA, intimidasi, agama. Tapi lebih kepada ide, gagasan, dan juga menjawab persoalan-persoalan bangsa," imbau Suhud Alynudin.
Mendengar jawaban Suhud Alynudin, Yenny Wahid sontak protes.
Ia menilai justru PKS lah yang memulai isu SARA untuk menyerang lawan politik.
"Justru saya mau protes satu hal mas. Karena yang memulai isu SARA salah satunya adalah PKS. Jadi PKS juga harus bertanggung jawab soal itu," ucap Yenny Wahid memotong gemuruh tepuk tangan penonton kepada Suhud Alynudin.
Pernyataan tersebut membuat penonton tepuk tangan dan tak jarang ada yang menyoraki kubu yang dimaksud Yenny Wahid. Sementara Suhud Alynudin merespon dengan tertawa sambil mengangguk.
"Demokrat ikutan loh, Demokrat," sambung Yenny Wahid.
Yenny Wahid menjelaskan, partai-partai yang terlibat melanggengkan isu SARA dalam kontes politik tanah air harus bertanggung jawab.
"Iya jadi jangan langsung cuci tangan aja. Partai-partai ini harus kita tuntut pertanggungjawabannya juga," papar Yenny Wahid.
"Begitu ya Mas Ferdinand? Jadi jangan bilang sekarang jangan politisasi agama, kalau dulu mainnya itu juga," sindir Najwa Shihab kepada Ferdinand Hutahaean.
"Yang pasti takdir sekarang sudah berjalan ya, Demokrat sudah memutuskan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Kami, Pak SBY, komitmen untuk menjaga kebhinnekaan di sana, kami tidak akan mengizinkan satu langkahpun narasi kampanye yang menggunakan isu SARA," tegas Ferdinand Hutahaean.
Mereka pun bergurau terkait status Sandiaga Uno yang pernah disebut sebagai Santri Post-Islamisme.
"Pokoknya kalau zaman kampanye, politisi bisa jadi apa saja. Bisa jadi kardus, bisa jadi santri, bisa jadi millenial, apapun bisa diubah sesuai kepentingan," gurau Najwa Shihab.
"Jadi kalau parpol seperti itu rakyat harus apa?" tanya Najwa Shihab kepada Yenny Wahid.
Yenny Wahid menjelaskan rakyat tak boleh diam saja.
Sebab perilaku politik yang baik haruslah menjunjung adab yang tinggi, bukan berperilaku tanpa adab.
"Rakyat tidak boleh diam saja. Kita harus mengawal laku perilaku politik kita ini harus beradab, bukan tanpa adab Mbak Nana. Itu peran kita semua, rakyat harus terus menutut agar partai politik menyuarakannya," ujar Yenny Wahid.
Senada dengan Yenny Wahid, Romahurmuziy menegaskan Pilpres 2019 harus tetap bisa menjaga persaudaraan yang dibangun.
"Menurut saya, bagaimana kita menyuguhkan kontestasi yang bermartabat. Saling meninggikan, saling memuji, saling menonjolkan keunggulan, bukan saling menjatuhkan atau mencaci, karena persaudaraan kita ini seumur hidup," ujarnya.
"Yang penting semuanya taubatan nasuha dari memainkan isu agama," tandas Yenny Wahid.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pernah mengutarakan bahwa Jokowi tengah mempolitisi agama dengan memilih seorang kiai sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.
Hal itu disampaikannya lewat akun twitternya @LawanPolitikJKW pada Jumat (10/8/2018) pagi.
Menurutnya, keputusan Jokowi mengerucut pada politik identitas yang berpotensi kepada konflik horizontal, khususnya umat muslim.
Berbeda dengan Prabowo yang sebelumnya ramai diisukan berpasangan dengan dua tokoh ulama, yakni Ustaz Abdul Somad dan Habib Salim Segaf Al Jufri.
Namun demi keutuhan bangsa, Prabowo justru memilih Sandiaga Salahudin Uno, seorang pengusaha yang nasionalis.
"Dengan memilih Maaruf Amin, jelas sudah bahwa Jokowi bawa2 politik identitas, politik agama dan mengabaikan nasib bangsa dari resiko konflik horizontal. Meski itu hak konstitusional, tapi arahnya jelas, politisasi agama. Prabowo yg slm ini tertuduh, ternyata memilih nasionalis," jelasnya.
Terlepas dari tokoh di balik Jokowi, Ferdinand mengaku akan terus mendukung poros perubahan, Koalisi Gerindra-Demokrat-PAN-PKS. Keputusannya telah bulat.
"Saya akan selalu menjadi pendukung poros perubahan ke arah perbaikan dan tidak akan pernah menjadi pendukung status quo yang merusak. Terlepas itu dari suapa orangnya. Tapi itu prinsip..!!," jelasnya.
"Secara pribadi, saya ucapkan Selamat kepada @prabowo dan @sandiuno atas deklarasi capres cawapres malam ini. Saya secara pribadi akan berdiri bersama Bapak berdua menyusuri jalan perubahan ini..!! Salam hormat utk bang @ZUL_Hasan dan @msi_sohibuliman," tuturnya.
Waspadai Politik Identitas
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan jika politik identitas tidak diwaspadai, maka hal tersebut bisa merusak persatuan bangsa.
Terlebih dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan kunci dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan dengan tema 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Global' di Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/8/2019).
“Kalau kita tidak waspada, kita bisa terseret dalam arus politik identitas dan itu bagian dari ancaman bagi persatuan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto.
Wiranto mengimbau agar tidak ada lagi adu fitnah, adu cacian, adu membuka aib masing-masing, karena hal tersebut tidak baik.
“Tapi kita harus adu kualitas, adu kemampuan untuk memahami masalah bangsa dan pemecahannya bagaimana,” katanya.

No comments

Powered by Blogger.