985,8 Miliar Dari Pemerintah Untuk Lombok



Bentuk keseriusan pemerintah ditengah perbincangan masalah Inpres dengan desakan ditetapkannya status bencana nasional di NTB oleh sejumlah kalangan diwujudkan dana yang dicairkan sebesar Rp. 985,8 miliar untuk penanganan di Nusa Tenggara Barat.
Sebelumnya, jauh-jauh hari Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa penanganan lebih penting dibandingkan dengan status bencana nasional di NTB.
Dana yang dicairkan itu terdiri Rp. 557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) serta Rp. 4,81 miliar melaui sejumlah kementerian/lembaga terkait. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani melalui akun facebook miliknya.
Adapun dari yang dialokasikan dalam APBN 2018, BNPB memiliki anggaran untuk Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 1,1 triliun. Dari total yang dialokasikan, BNPB sudah mencairkan Rp 557,7 miliar untuk penanganan gempa Lombok.
"Rp 557,7 miliar antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda," tutur Sri Mulyani.
Dia turut memberi rincian penyaluran dana bantuan dengan total Rp 428,1 miliar yang diteruskan oleh sejumlah kementerian/lembaga.
Berikut daftarnya:
  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile, dan school kit.
  2. Kementerian PUPR Rp 176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.
  3. Kementerian Sosial Rp 12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.
  4. Kementerian Kesehatan Rp 7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.
  5. Kementerian ESDM Rp 1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
Dari anggaran tersebut pemerintah akan membangun kembali sarana dan prasarana agar kehidupan masyarakat di Lombok dapat kembali normal dan dapat bangkit kembali lebih cepat.
Ini tentu merupakan bentuk komitmen dari pemerintah dalam penanganan membangun kembali kehidupan di Lombok.

No comments

Powered by Blogger.